Trending
Loading...

CITIZEN HEADLINE

Potret Buram Pilkades Serentak Kab.Taput

Potret Buram Pilkades Serentak Kab.Taput




Tarutung,BPPKRINEWS.

Carut marut perhelatan Pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2015 ini, masih berbuntut panjang, betapa tidak jelang beberapa bulan lagi pelaksanaan Pilkades berbagai elemen masyarakat dari sejumlah desa mendatangi Kantor Bupati Kab.Taput menyampaiakan aspirasi mereka atas adanaya indikasi kecurangan oleh  penyelenggaran tahapan-tahapan seleksi penerimaan bakal calon kepala desa  oleh Tim Seleksi atau PPKD(Panitia Pemilihan Kepala Desa) setempat.


Sebagaimana dengan Investigasi yang telah dilakukan, menurut Senoir Aktifis Pemerhati Kab.Taput Asman Sihombing,SH  bahwa Pilkades tahun 2015, sungguh menjadi fenomena buruk sepanjang sejarah parhelatan demokrasi di Bona Pasogit tercinta ini, Perda nomor 4 tahun 2015 dan Perbub nomor 18 tahun 2015 sebagai peraturan pelaksananya, dinilai sudah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang nomor 6 Thn 2014 dan permendagri nomor 112 tahun 2014.

Ada 2 syarat calon kepala desa yg tidak sesuai yakni : 1. pembatasan usia calon kepala desa maksimal 60 tahun, pada Undang-undang No.6 tahun 2014 dan permendagri no. 112 tahun 2014 berbunyi : calon kepala desa berumur 25 tahun sejak mendaftar. 2. Syarat Domisili calon kepala desa justeru membuat terjadinya gesekan sosial dan saat ini telah mengarah kepada fenomena sosial paling buruk di kabupaten Tapanuli Utara, pasalnya PPKD dalam menetapkan calon kepala Desa sangat kaku dan penerapan perbub nomor 18 thn 2015 khusus Domisili calon mengandung ketidak pastian, sebab penetapan calon di desa berbeda-beda, misalnya di kecamatan Siborongborong: a. Penetapan calon kepdes di desa silait- lait a.n. Junianto Hutasoit berlaku syarat KTP dan Kartu Keluarga .b. Penetapan Calon Kades Sitampurung harus mengacu kepada Perbub No.18 thn 2015 yakni bertempat tinggal di desa yang bersangkutan minimal 1 tahun bersama keluarga intinya, bakal calon Kartini Pakpahan harus menelan pil pahit dan dicoret. 3. Desa siborongborong II,2 orang calon kepdes ditetapkan walaupun 1 orang bertempat tinggal di P.Siantar dan 1 orang berdomisili di pasar siborongborong yakni, Rungkat Lumbantoruan dan F. Lumbantoruan.4. Calon kepdes Sitabotabo A.N. Benri Nababan tinggal bersama keluarga inti di pasar siborobgborong di tetapkan oleh PPKD.5. Walben Siahaan ditetapkan calon Kepdes Pohan Tonga walaupun bertempat tinggal di jln SM.Raja Siborongborong. Dan yang paling parah adalah adalah calon kepdes Desa Lumbantonga-tonga Patar Nababan, pria yang satu ini bertempat tinggal di Tatutung tapi ditetapkan.7. Calon kepdes sigotom julu kecamatan pangaribuan, cukup mendapat perhatian publik karena 5 orang calon terdiri ari. : Ayah, Isteri, anak 2 orang dan adek satu orang, pokoknya lengkap satu keluarga. 8. Di desa Sipultak PPKD memaksakan menetapkan 5 calon dari 1 marga yakni Marga NABABAN atau semarga dengan Bupati Tapanuli Utara.

Atas sejumlah hal diatas, selaku Warga Masyarakat Tapanuli Utara, Asman Sihombing SH  menyarankan kepada Bupati Tapanuli Utara : 1. Menunda sementara pelaksanaan pilkades yang bermasalah .2. Memberhentikan seluruh personil PPKD jika penetapan calon Kades nya bermasalah.3 .mengevaluasi kinerja para camat jika di daerahnya ada permasalahan penetapan calon Kepdes .4. Saatnya Ka.BPMPD Taput di Evaluasi. Ini disarankan demi mendukung visi-misi Bupati Tapanuli Utara untuk mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara menjadi Lumbung SDM dan Lumbung Pangan.(AS)
BPPKRINEWS.


Jelang Pilkades Serentak ,Masyarakat Demo Pemkab.Taput

Jelang Pilkades Serentak ,Masyarakat Demo Pemkab.Taput




"Bupati Tapanuli Utara adalah milik Bersama Masyarakat Tapanuli Utara, dan Bukan milik Perorangan ataupun Kelompok"
Tarutung,BPPKRINEWS
Ratusan masyarakat dari berbagai Desa di Kec.Soborong-borong,Pagaran pada Jumat (18/9) mendatangai Kantor DPRD Kab.Taput dan Kantor Bupati Kab.Taput untuk menyampaiakan aspirasi atas penyelenggaraan tahapan-tahapan pilkades yang dilaksanakan oleh PPKD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) 
Warga masyarakat kecamatan Pagaran dan desa Sipultak kecamatan Siborong-borong melakukan aksi damaitersebut untuk menyampaikan aspirasi mereka tentang pemilihan kepala desa mereka agar ditinjau ulang, khususnya kecamatan pagaran agar di tunda, warga yang berunjuk rasa diterimah ketua DPRD Taput Ir. Ottoniyer Simanjuntak, carles simanungkalit dan marconis siregar, dan akan menampung aspirasi warga yg berunjuk rasa tersebut.

Ratusan Aparat Kepolisian dari Pores Tapanuli Utara yang dipimpin oleh AKBP Dudus Harely Davidson melalukan pengamanan dihalaman kantor Bupati Taput, warga yg berunjuk rasa di terima oleh asisten I HP Marpaung didampingi asisten II,III dan Binhot Aritonang,Stkdakab.taput  Staf Ahli Bid.Pemerintahan Humala Hutauruk, Kabag Hukum Sekdakab.Taput.A.P.Butar-Butar ,Dalam tuntunanya Forum Pencari Keadilan Calon Kepala Desa dari Kecamatan Siborong-borong dalam pembacaan aksi demo tersebut mmeminta kepada pemerintah kabuopaten tapoanuli utara agar 1.Memperjuangkan Hak Azasi Manusia,2 Menyatukan pemahaman masyarakat menegenai Peraturan Bupati kab.Taput No.18 tahun 2015 tenatang pemilihan Kepala Desa,3 mengevaluasi Kinerja Paniti Pemilihan Kepala Kecamatan Siborong borong,khusunya  Desa Sitampurung, 4 Melakukan peninjauan kembali hasil kineja PPKD Sitampurung tenatang persyaratan dan Penetapan Calon Kepala Desa 5,memperhatikan hasil rapat Koordiansi/konsultasi Pemkab.taput kepada Direktorat jenderal Bina pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, 6.Membatalkan keputusan panitia PPKD  desa Sitampurung, 7.memnita Kepolisian Ressort Tapanuli Utara Menyelidiki Dugaan Pemalsuan Data nama-nama warga desa Sitampurung yang Menyatakan Keberatan atas administrasi Bakal Calon Kepala Desa atas nama Kartini Pakpahan,8.Menghimbau Kepolisian Ressort Tapanuli Utara memeriksa PPKD Desa Sitampurung yang diduga telah melanggar peraturan per undang-undangan yang berlaku.

Demikian juga halnya dalam Surat Kesepakatan Masyarakat Desa Sipultak terkait hal penolakan hasil seleksi tes akademik dan wawancara calon kepala desa Sipultak tanggal 09 September yang lalu,
Menurut Masyarakat Desa Si Pultak dalam pressrelisnya Janter Nababan menyebutkan bahwa salah seorang bakal calon kepala Desa yakni Parbuntian Nababan , mengakui bahwa dirinya adlah Calon Kepala Desa yang di calonkan oleh Bupati Kab.Tapanuli Utara kemudian Parbuntian nababn menggodok dan mendirikan empat calon kepala desa dari rumpun satu marga menjadi lima calon sehingga jumlah calon menjadi 7 (Tujuh )orang, Sehingga Dengan Demikian, Menurut Masyarakat Desa Sipultak dengan hal tersebut agar proses seleksi dapat terlaksana, Kelima calon tersebut terbukti satu atap dalam perpolitikan dan kelima calon tersebut termasuk PN yag lolos dalam tahap Verivikasi. Salah Satu Poin Tuntutan masyarakat Desa Sipultak menyebutkan,Menolak kebebasan sesorang yang berani menyatakan dirinya calon yang diusung Bupati Tapanuli Utara di ruang Lingkup Kabupaten Taopanuli Utara,Karena Bupati Tapanuli Utara adalah milik Bersama masyarkat Tapanuli Utara dan Bukan Perorangan ataupun Kelompok. 
(HS)BPPKRINEWS







Anggota DPRD Tobasa:  PAD Kab.Tobasa perlu di Tingkatkan

Anggota DPRD Tobasa: PAD Kab.Tobasa perlu di Tingkatkan


Tobasa,BPPKRINEWS.

Anggota DPRD Tobasa St.Sabaruddin Tambunan menegaskan,
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tobasa ke depan perlu ditingkatkan. Masih  banyak Wajib Pajak yang tidak patuh membayarkan pajaknya sesuai peraturan yang berlaku dan belum adanya Standard Operating (SOP) dalam pelaksanaannya termasuk penagihan pajak hotel , pajak air tanah yang masih terkendala.Hal tersebut di samapaikan saat menyampaikan pandangan umum perorangan tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD 2014 dan Ranperda Pemilihan Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD, dalam sidang paripurna DPRD setempat (15/9).
“Mohon dilakukan pendataan ulang agar ke depan PAD kita bisa lebih meningkat ke depan.Demkian juga agar pengelolaan kas daerah ke depan supaya lebih tertib baik dalam pengelolaan bunga deposito bank atau penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Toba Samosir kepada BUMD yang harus didukung oleh Perda yang lebih baik , demikian juga penataan bendahara  pengeluaran SKPD,”kata Sabaruddin Tambunan.
Selain itu ia juga menyoroti soal mutu dan SDM Birokrat  serta pengawasan dan Tertib Administrasi.Soal tanggapan terhadap tetang Ranperda  Pilkades, Perangkat Desa dan BPD , ia menyebutkan langkah yang disampaikan Plh Bupati sudah tepat. “ Agar dalam waktu dekat Perda ini dapat dilaksanakan dengan baik dan penataan Pemerintah Desa yang sesuai pilihan masyarakat desa.Demikian pelaksanaan pengelolaan dana desa yang akan diberikan oleh pemerintah pusat ke setiap desa perlu pengkajian yang akuntabel dan terpecaya sesuai asa demokrasi yang jujur dan adil, kiranya konsep Pilkades serentak di Kabupaten Toba Samosir dapat dilayani oleh SKPD terkait,” kata Sabaruddin Tambunan.
Selain Sabaruddin Tambunan, anggota DPRD lainnya Pagar Tua Siahaan juga menyampaikan pandangan umu perorangan dan penyampaian Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah serta Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tobasa dalam rangka pembahasan nota keuangan Ranperda Tentang Pelaksanaan APBD Tobasa 2014.Hadir dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Boike Pasaribu, Plh Bupati Tobasa Drs.Audi Murphy O.Sitorus,SH,MSi serta pejabat SKPD.Untuk mendengarkan nota jawaban Bupati Tobasa. (HS)
bppkrinewws
Copyright © 2015 BPPKRINEWS All Right Reserved
Back To Top